MHU MERUSAK LINGKUNGAN ALAM?

Bila dilihat dari masalah sosial yang ternyata Multi Harapan Utama tidak punya kepedulian sosial. Ternyata bukan hanya masalah sosial saja, MHU yang ijinnya didapat dari Pemerintah Pusat dengan merampas hak milik orang lain serta tidak mempedulikan kepentingan pemerintah daerah serta masyarakat Kutai. ternyata juga meninggalkan sampah lingkungan yang tidak tanggung-tanggung. Masalah lingkungan pasca tambang mereka jelas meninggalkan bangkai dan bau busuk, setelah daging segar dan buah batu bara dikeruk jutaan dolar. Hasilnya adalah lingkungan daerah sekitar tambang yang memprihatinkan. Bisa dikatakan MHU adalah salah satu penyumbang tidak normalnya cuaca, banjir bandang, longsor dan hancurnya keanekaragaman hayati Kalimantan. Penyumbang kehancuran Indonesia lewat lingkungan dan pemicu Global Warming. Siapa ? ya MHU…

MHU TIDAK PEDULI MASYARAKAT SEKITAR TAMBANG?

Jelas sekali lahan pertambangan batubara MHU yang ijinnya didapat dari Pemerintah Pusat tetapi sebenarnya didapatkan dari menduduki lahan di atas milik orang lain dan mengabaikan kepentingan daerah, ternyata juga anti sosial dan merusak lingkungan. MULTI HARAPAN UTAMA perusahaan batubara era Soeharto yang masih bertahan ini memang menjarah daerah Kutai Kartanegara tanpa kasihan. Lihat saja masyarakat sekeliling tambang tetap saja miskin, pendidikan mereka rendah, kesehatan mereka terabaikan, bahkan kesejahteraan mereka jelas di bawah garis kemiskinan. Kontras dengan penambang dan pemilik saham MHU yang bukan orang asli Kutai, tapi orang keturunan (maaf) Cina,  bahkan kalo dilihat pemilik sahamnya ya  mayoritas sudah dari luar negeri sono tuh, sono…hehehe. Mungkin pemilik lamanya yang tukan jual saham ke luar negeri.

MHU (Multi Harapan Utama) Jarah Harta Kutai

Kabupaten Kutai Kartanegara ternyata telah berkali-kali melayangkan surat protes ke pemerintah pusat cq. departemen energi dan sumber daya mineral yang dipimpin oleh Menteri paling lama di masa pasca reformasi, Purnomo Yusgiantoro. Surat protes itu adalah mengenai keserakahan yang dilakukan oleh perusahaan tambang batubara Multi Harapan Utama (MHU). MHU dianggap telah mengabaikan hak-hak daerah. Hak-hak daerah itu adalah hak retribusi pemda, kesejahteraan untuk kepentingan daerah sekitar tambang, dan hak-hak lain untuk kepentingan daerah.