PENYEROBOTAN & PENJARAHAN TANAH WARIS ADAT OLEH PT MHU

Sengketa Tanah Waris Hak Milik Adat di Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur *

Oleh H.ADJI SAID ABBAS Gelar H. Adji Raden Serip Nilo Perbongso

Abstrak

Usaha penyelesaian masalah penyerobotan dan penjarahan baik secara langsung dengan PT. MHU maupun dengan bantuan Dirjen Minerba , sampai kini tidak membawa hasil, padahal MHU  sudah mengeruk batu bara di daerah tanah waris kami, jutaan metrik ton, tanpa mempedulikan nasib kami para pemilik sah tanah tersebut yang 99% adalah orang-orang miskin. Yang selalu mereka kemukakan adalah mereka mendapat hak dari negara secara sah.

  1. Dasar Kepemilikan

a. Lokasi : Di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kab. Kutai     Kartanegara Kalimantan Timur ( Lampiran 1 )

b. Luas :  I. 105.000 HA

c. Bukti Kepemilikan : Karunia Sultan ( Grant Sultan ) Kutai No. 21 tertanggal : Keraton Tenggarong 12 Safar 1317 H kepada Adji Alhadji Pangeran Sosro Negoro dan Para ahli warisnya, yang diakui oleh UUPA No. 5 Th. 1960, Bagian Kedua Pasal II ( 1 ) sebagai hak milik       ( Lampiran 2 s/d lampiran 9 ) lihat Legal  op angka 2 ).

  1. Legal Standing
  1. Surat Pernyataan kepala Adat Kutai di Jembayan tertanggal                19 September 1976. ( Lampiran 3 )
  2. Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A Kantor Agraria Kutai tertanggal 30 Juni 1977, yang menetapkan bahwa luas keseluruhan tanah Karunia itu + 1.050.000.000 m2 atau + 105.000 Ha. ( Lampiran 4 )
  3. Surat Bupati Kepala Daerah Tk. II Kutai Kalimantan Timur tertanggal 11 Juli 1977 No. SDA. 363/PH.82/1977. ( Lampiran 5 )
  4. Surat Gubernur Kepala  Daerah Tk I Kalimantan Samarinda 19 Juli 1977, No. DA.89/1977. ( Lampiran 6 )
  5. Surat Dukungan Gubernur Kepala Daerah TK 1 Kalimantan Timur, tertanggal : Samarinda 18 Oktober 1999, No.522/12417/Proda.2.2/Ek   ( Lampiran 7 ).
  6. Surat Dukungan Bupati Kutai Kartanegara kepada PT. PETEBE MAS BAHAGIA selaku Perusahaan Para Ahli Waris Adji Bambang Soelaiman bin Adji Alhadji Pangeran Sosro Negoro Kutai tertanggal     7 Pebruari 2002 No. 100/064/Pem.A/II2/2002. ( Lampiran  8 )
  7. Surat keterangan H. ADJI MOHAMAD SALEHUDDIN, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura tentang keabsahan Surat Karunia No. 21 tanggal Keraton Tenggarong 12 Safar 1317 H yang merupakan tanah warisan Adji Bambang Soelaiman bin H. Adji Pangeran Sosro Negoro. ( Lampiran 9 )
  1. Pengurusan
  1. Disposisi Bupati Kutai Kartanegara terhadap surat kami tanggal 20 April 2005 kepada Kepala Dinas Pertambangan untuk segera memproses permohonan disertai pembuatan gambar lokasi ex MHU seluas  +  19.940 HA yang tumpang tindih dengan tanah milik Adat Ahli Waris. ( Lampiran 10 )
  2. Mengirim surat permohonan Pengembalian Tanah Milik Adat Ahli Waris kepada Menteri ESDM RI di Jakarta tertanggal 12 Oktober 2005. ( Lampiran 11 )
  3. Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral mengundang H. Adji Said Abbas sebagai  Kuasa Ahli Waris untuk bertemu dengan MHU di Jakarta,tanggal 9 Desember 2005 jam 09.30 – 11.30 WIB. ( Lampiran 12 )
  4. Dirjen Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi dengan surat tertanggal             21 Desember 2005 No. 2317/06/DJG/2005 mewajibkan MHU untuk membayar ganti rugi atas tanah milik Adat atas dasar musyawarah         dan mufakat. ( Lampiran 13 )
  5. Pada tanggal 8 September 2006, kami mengirim surat permohonan untuk Pengembalian Tanah Milik Adat Ahli Waris kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Hasilnya, PT. PETEBE MAS BAHAGIA diizinkan untuk mengadakan penyelidikan umum dengan KP PU masing-masing :

  1. SK Bupati No. 540/101/KP.PU/DPE-IV/IX/2006 untuk wilayah KW.KTN 2006.101 PU di Kecamatan Loa Kulu dengan luas 4963 HA per tanggal 5 September 2006. ( Lampiran 14 a )
  2. SK Bupati No. 540/102/KP.PU/DPE-IV/IX/2006 untuk wilayah KW.KTN 2006.102 PU DI Kecamatan Loa Kulu dengan luas 3145 HA per tanggal 5 September 2006. ( Lampiran 14 b )
  3. SK Bupati No. 540/108/KP PU/DPE-IV/IX/2006 untuk wilayah KW.KTN 2006.108 PU di Kecamatan Loa Kulu dengan luas 5000 HA per tanggal 26 September 2006. ( Lampiran 14 c )
  4. Untuk masalah dengan MHU, Bupati Kutai Kartanegara belum sempat menyelesaikan karena keburu ditahan oleh KPK dengan tuduhan korupsi dan sekarang sudah bebas sebagai mantan narapidana. ( Lampiran 14 d )
  1. Legalitas Kuasa Ahli Waris
  1. Pada tanggal 9 Agustus 1976, para Ahli Waris Adji Bambang Soelaiman bin Adji Alhadji Pangeran Sosro Negoro berkumpul dan menunjuk :
  1. Drs. Abbas Hasyim bin H. Adji Bambang Hasyim binti Adji Raden Godang bin Sultan Muhammad Soelaiman.
  2. Adji Bambang Din Kambek bin Adji Raden Atmojosopno bin Sultan Muhammad Soelaiman sebagai Kuasa Ahli Waris karena Bapak Adji Bambang Din Kambek meninggal pada tahun 1997 yang lalu maka kuasa Ahli Waris tinggal kami sendiri.
  1. Silsilah ( Lampiran 15 a )
  2. Surat Kuasa Ahli Waris ( Lampiran 15 b )
    1. Edaran MA ( lihat lampiran 15 c )
    2. Putusan MA RI No. 433/PK/Pdt/2003; Juris  Prudensi tentang Grant Sultan. ( Lampiran  15 d )
  1. Pada tanggal 17 September 2007, Menteri Perbendaharaan dan Pemeliharaan Asset Kutai Kartanegara Ing Martadipura Adji Pangeran Hario Adiningrat bin Sultan AM Parikesit membuat keterangan dan dukungan kepada Drs. H.Adji Bambang Said Abbas bin Adji Bambang Said Hasyim sebagai pemegang kuasa Ahli Waris seperti yang tercantum dalam testament Pemberian Karunia No. 21 tertanggal Tenggarong           12 Safar 1317 H. ( Lampiran 16 )
  2. Pada tanggal 18 September 2007, Lembaga Adat Keraton  Kartanegara Ing Martadipura yang ditandatangani oleh Adji Pangeran Hario Adiningrat bin Sultan AM. Parikesit sebagai Ketua dan H.Adji Pangeran Ario Jaya Winata,SH.,MM sebagai Sekretaris, membuat pernyataan dan dukungan yang sama isinya dengan point IV. 2   di atas. ( Lampiran 17 )
  3. Pada tanggal 1 Oktober 2007 dengan PENETAPAN NO. 8/PPPHP/2007/PA.TGR Ketua Pengadilan Agama Tenggarong telah menetapkan FATWA WARIS terhadap warisan harta peninggalan Adji Alhadji Amir Hasanuddin gelar Adji Al Hadji Pangeran Sosro Negoro berupa 1 ( satu ) bidang tanah perwatasan seluas 1.050.000.000 m2                 (  105.000 HA ) yang terletak di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kuasa Ahli Warisnya :

Drs. H. ADJI BAMBANG SAID ABBAS, MA.,MPD atau  lebih dikenal dengan nama Drs. Abbas Hasyim. ( Lampiran  18 )

  1. Khusus Sengketa Dengan PT MHU
  1. PT ini adalah termasuk PKP2B yang sudah beroperasi sejak tahun 1989 merupakan PT yang memperoleh lebih dari 100.000 HA lahan batubara i milik Ibrahim Risyad salah seorang kroni dari Lim Sioe Liong dan Orde Baru yang punya kuasa luar biasa besarnya termasuk menduduki tanah milik warga di Kutai Kartanegara. Sekarang areal mereka  masih   + 40.000 HA, antara lain  +  20.000 yang over lap dengan tanah kami ahli waris.
  2. Usaha kami untuk menyelesaikan masalah ini baik secara langsung dengan PT. MHU maupun dengan bantuan Dirjen Minerba , sampai kini tidak membawa hasil, padahal mereka  sudah mengeruk batu bara di daerah tanah waris kami, jutaan metrik ton, tanpa mempedulikan nasib kami para pemilik sah tanah tersebut yang 99% adalah orang-orang miskin. Yang selalu mereka kemukakan adalah mereka mendapat hak dari negara secara sah. Beberapa contoh sikap  arogansi  dan pembohongan  publik yang mereka lakukan :

a.  Pada awal tahun 2003 kami menulis surat permohonan kepada Dirjen Minerba untuk memohon KP Batu bara di daerah Jembayan, Loa Kulu Kutai Kartanegara. Kami kaget dengan jawaban lisan yang kami peroleh bahwa di areal tersebut sudah ada PT MHU sebagai perusahaan tambang dengan jenis PKP2B. Kami bersedih, tetapi Gusti Allah tidak tidur, kami secara tidak sengaja menemukan surat             PT MHU kepada Dirjen  Simon Sembiring untuk mohon bantuan / perlindungan beliau terhadap surat kami tersebut yang ditandatangani oleh Ir. Obang. Tetapi kami justru menemukan surat internal  Dirjen Minerba yang menegur PT.  MHU  sebagai perusahaan yang tidak patuh peraturan dan tidak menyetor kewajiban pajaknya kepada Pemerintah ( Lampiran 19 ). Jadi logikanya, jangankan memberi kami bagian  keuntungan, kepada Negara saja mereka ngutang.

b.  Karena surat kami kepada Menteri ESDM, Dirjen mengundang kami untuk ketemu dengan PT. MHU di Jakarta tanggal 9 Desember 2005. Disini terungkap pengakuan PT. MHU bahwa mereka belum membebaskan tanah kami dan karena itu Dirjen Simon Sembiring keluarkan surat tanggal 21/12/2005 No. 2317/06/DJG/2005 untuk mewajibkan PT.MHU membayar ganti rugi tanah, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku ( Lampiran 19a ). Dan kemudian Dirjen Bambang Setiawan kirim surat lagi kepada Gubernur Kalimantan Timur menjelaskan tentang tanah ahli waris dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku harus lebih dulu membebaskan lahan kepada ahli waris sebelum PT. MHU boleh bekerja dengan                No. 1076/30/DJB/2011 tanggal 3 Maret 2011 ( Lampiran 19b ). Tetapi sampai hari ini, dengan alasan yang tidak jelas, PT. MHU mengingkari ini semua dan Dirjen Minerba, Pemda Kabupaten Kutai tetap berdiam diri. Ini yang saya namakan skandal Nasional bagaimana uang adalah segala-galanya di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dapat mengalahkan hukum yang berlaku sekalipun.

c.  Pada tahun 2006 dengan perantara Irjen ESDM, Bapak Djoko Darmono, dibantu oleh seorang Inspektur kami dipertemukan dengan PT. MHU setelah syarat mereka kami penuhi, antara lain pertemuan harus bersama Lawyer masing-masing ( kami diwakili Bapak. Dr. Maqdir Ismail  sedang mereka oleh beberapa anak muda ). Mereka minta kami memberikan titik koordinat tanah kami yang ada di Jembayan, Loa Kulu. Kami minta kepada Kepala Bagian Pertambangan Kutai Kartanegara dan kemudian kami serahkan kepada mereka.          Sampai hari ini tidak ada kabar beritanya.

d.  Oleh karena tidak ada jalan lain lagi yang dapat kami tempuh, kami memberanikan diri dengan bantuan Sdr. Alex Asmasoebrata dan kawan-kawan memohon Perlindungan Hukum kepada Yth. Bapak Marsekal TNI ( Purn ) Djoko Suyanto sebagai Menko Polhukam RI di Jakarta pada 16 Desember 2010 yang lalu (  lampiran 20 ) yang sampai hari ini masih berproses. Bapak Menko bertindak cepat Gubernur Kalimantan Timur atas surat Bapak Menko mengadakan rapat dengan seluruh komponen terkait pada 10 Februari 2011 dan membentuk Tim Fasilitasi yang diketuai Assisten I  untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekali lagi PT. MHU yang diwakili anak-anak muda yang ketika ditanya tentang hak dan wewenang mereka, mereka tidak bisa jawab apa-apa ( ini pola lama yang  mereka  selalu  lakukan , sebab menurut mereka dengan begini toh, masalahnya akan menguap dengan sendirinya ).

e.  Sampai hari ini, setahun sudah berlalu umur saya makin bertambah,  75 tahun, hasil perjuangan pun belum jelas, malah dalam pertemuan dengan Dirjen cq. Bapak Dir. Pembinaan Pengusaha Batu Bara Bapak Edi Prasojo, tanggal 17 November 2011 yang lalu diambil kesimpulan bahwa :

*   PT. MHU sedia bayar ganti rugi atas tanah asal jelas batas-batas dan titik koordinatnya yang telah mendapat  pengesahan dari BPN RI dan secara sah menurut hukum dan Undang-Undang yang berlaku sebagai pemilik tanah tersebut ( Lampiran 21 )

Tetapi ada yang aneh, selambat-lambatnya 25 hari kerja semua dokumen harus diterima oleh PT. MHU. Ini yang berkuasa dan berwenang   Dirjen Minerba atau PT. MHU ?

Kami telah menyerahkan semua bukti itu kepada Dirjen Minerba  sejak tahun 2005 yang lalu dan tentu kami sekarang tidak  akan menyerahkannya kepada   PT. MHU, sebuah perusahaan kroni ORBA yang telah merusak tanah waris kami tanpa mengadakan reklamasi dan meninggalkan penyakit sebab baik batu baranya sampai ampas batu baranya semua sudah dibawa keluar dari Kutai Kartanegara.

Perkembangan terakhir, kami, melalui kantor Pengacara SGS Consulting sebagai kuasa hukum Ahli Waris Grant Sultan Kutai, tanggal 23 Desember 2011 telah melayangkan surat kepada Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mengenai Penyelesaian Permasalahan Tanah Waris Milik Adat di Desa jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kuta Kartanegara, Kalimantan Timur . Berdasarkan surat itu kemudian Dirjen melalui suratnya tertanggal 6 Januari 2012 mengenai Penyelesaian Permasalahan Ganti Rugi Tanah Waris Milik Adat Grant Sultan oleh PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) yang intinya adalah sebagai berikut:

  1. PT. MHU segera menyelesaikan ganti rugi lahan atas tanah yang diklaim oleh Ahli Waris Adat Grant Sultan Kutai setelah semua dokumen diterima oleh PT.MHU sesuai dengan Hasil Risalah Rapat antara PT. MHU dengan Ahli Waris Adat Grant Sultan Kutai tanggal 17 Nopember 2011.
  2. Untuk menindaklanjuti butir 1 di atas, agar PT. MHU segera menyelesaikan pertemuan dengan pihak Ahli Waris Adat Grant Sultan Kutai untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ternyata setelah keluarnya surat tersebut, PT. MHU, sampai hari ini per tanggal 31 Januari 2012 juga tidak melakukan apapun.

Kalau hari ini kita peserta semua pihak tidak bisa menemukan sintesis masalah ini, kami Para Ahli Waris, orang-orang miskin akan meyerahkan hal ini kepada Allah Azza Wajalla. Yang jelas kami tidak akan memberikan pipi kanan kami setelah pipi kiri kami ditampar orang.   Kami, sesuai dengan iman kami kepada Allah SWT bahwa kami  akan menampar pipi-pipi  musuh kami yang kiri dan juga yang kanan.        Maaf dan terima kasih.

About these ads

One response to this post.

  1. Posted by lussy on April 18, 2012 at 3:02 pm

    menanggapi pernyataan tersebut “tanggal 6 Januari 2012 mengenai Penyelesaian Permasalahan Ganti Rugi Tanah Waris Milik Adat Grant Sultan oleh PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) yang intinya adalah sebagai berikut:

    PT. MHU segera menyelesaikan ganti rugi lahan atas tanah yang diklaim oleh Ahli Waris Adat Grant Sultan Kutai setelah semua dokumen diterima oleh PT.MHU sesuai dengan Hasil Risalah Rapat antara PT. MHU dengan Ahli Waris Adat Grant Sultan Kutai tanggal 17 Nopember 2011.
    Untuk menindaklanjuti butir 1 di atas, agar PT. MHU segera menyelesaikan pertemuan dengan pihak Ahli Waris Adat Grant Sultan Kutai untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan tersebut.

    Ternyata setelah keluarnya surat tersebut, PT. MHU, sampai hari ini per tanggal 31 Januari 2012 juga tidak melakukan apapun”.

    bahkan sampai sekarangpun tidak ada tindakan lebih jelas lagi dari pihak PT. MHU , dan yang membuat lambannya proses penyelesaian ini adalah ketika harus berhadapan dengan birokrasi ESDM khususnya Dirjen minerba, yang selalu berlarut-larut yang mungkin dengan tujuan agar menguapnya kasus ini. memang dunia ini kejam bahkan rakyat miskin yang menuntut untuk mendapatkan haknya kembali terkalahkan dengan **** . masih adakah hati nurani untuk memperhatikan nasib dari rakyat indonesia ini?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: