Sampai sekarang mereka masih NUNGGAK ROYALTI BATU BARA kepada negara. Ada apa kok bisa Polisi tidak bisa nangkap dan nutup MHU yang sudah menjarah Kutai Kartanegara habis-habisan? Apa karena MHU memang masih jadi dompet duafa bagi pejabat departemen energi dan sumber daya mineral di bawah pimpinan Purnomo Yusgiantoro? Hebat dong… Pak Kapolri tolong jangan hanya berani megang preman kelas pasar tradisional…Mbok sekali-sekali nangkap preman kelas pasar internasional…hehehe

Bila dilihat dari masalah sosial yang ternyata Multi Harapan Utama tidak punya kepedulian sosial. Ternyata bukan hanya masalah sosial saja, MHU yang ijinnya didapat dari Pemerintah Pusat dengan merampas hak milik orang lain serta tidak mempedulikan kepentingan pemerintah daerah serta masyarakat Kutai. ternyata juga meninggalkan sampah lingkungan yang tidak tanggung-tanggung. Masalah lingkungan pasca tambang mereka jelas meninggalkan bangkai dan bau busuk, setelah daging segar dan buah batu bara dikeruk jutaan dolar. Hasilnya adalah lingkungan daerah sekitar tambang yang memprihatinkan. Bisa dikatakan MHU adalah salah satu penyumbang tidak normalnya cuaca, banjir bandang, longsor dan hancurnya keanekaragaman hayati Kalimantan. Penyumbang kehancuran Indonesia lewat lingkungan dan pemicu Global Warming. Siapa ? ya MHU…

Pemda Kukar menyatakan bahwa hak tambang PKP2B dari MHU perlu di batasi hanya sampai dengan yang sudah ditambang sekarang, sedang hak tambang atas areal yang belum dijarah lebih baik tidak diserahkan ke MHU. Areal yang belum ditambang lebih baik diserahkan kembali ke daerah agar bisa :

1. memberi dampak ekonomi langsung ke daerah lewat retribusi daerah

2. memberi penyebaran dan keadilan berusaha bagi daerah

3. memberi ketenangan bagi masyarakat sekitar tambang

Seperti diketahui penjarahan MHU di Kukar dilakukan dalam beberapa cara:

1. Penambangan liar atau Penambangan Tanpa Ijin (PETI) yang dikoordinir MHU sejak 1998 di areal tambang MHU agar MHU tidak perlu membayar retribusi tetapi tetap mendapatkan hasil tambang. Kejam oi…

2. Penambangan tanpa mengindahkan kepentingan SOSIAL dan LINGKUNGAN. Hasilnya masyarakat sekitar tambang tetap saja miskin dan tidak mendapat kompensasi apapun kecuali diajari MHU menjadi penambang liar yang dimanfaatkan MHU. Secara ekologis MHU tidak pernah melakukan perbaikan lingkungan sehingga terjadi kerusakan lingkungan yang parah di areal bekas tambang.

3. Tidak pernah memberi sumbangan yang nyata kepada masyarakat KUKAR kecuali dibawa ke Jakarta. Tapi di Jakarta pun ternyata mereka nunggak royalti ke pemerintah sejak 1998. Bunganya berapa, terus itu dijarah siapa? Apakah ESDM mulai dari menteri, dirjen pertambangan umum sampai staf di bawahnya tidak pernah tau itu? Kalau tidak tau artinya kelas kualifikasi staf ESDM tidak beres dong? Kalau mnemang profesional artinya ada masalah internal berkonotasi KKN antara MHU dan ESDM.

Jadi?

Menurut berbagai sumber di Kutai Kartanegara, salah satu kabupaten yang termasuk gudangnya batubara, MULTI HARAPAN UTAMA (MHU) yang di Indonesia dikomandani oleh HENDRI PRIBADI adalah salah satu pemilik ijin batubara yang sudah puluhan tahun tidak pernah membayar royalti. Gayanya juga sama dengan perusahaan batubara lainnya, sudah ngeruk, jual ke asing, termasuk sahamnya, gak bayar lagi ke pemerintah pusat. terakhir tahun 2005 mereka mengajukan keringan nyicil ke dirjen pertambangan umum. mereka punya itikat mbayar itupun karena mereka merasa terancam oleh perilaku mereka sendiri di daerah yang jadi tempat mereka menambang.

1. Mereka ternyata belumpernah membebaskan lahan. padahal salah satu syarat mereka boleh menambang harus sudah membebaskan lahan kepada pemilik lahan dimana batubara akan ditambang. kok bisa mereka bertahun-tahun nambang, gak mbayar tapi bisa jualan. ini pasti menterinya dan dirjennya juga ikut makan uang haram itu

2. mereka diancam penduduk asli sekitar tambang.

Celakanya dirjennya mungkin takut kalo dikeroyok orang dayak dan asli kutai, maka dirjen mengeluarkan surat tidak bisa melindungi, karena mereka belum pernah membayar royalti. licik juga si dirjen menolak hahaha…

dan lebih parah lagi mereka tidak pernah membayar retribusi atau hak-hak pemda kutai. maka syaukani HR bupati kutai kartanegara yang juga dipenjara karena korupsi, pernah mengirim surat ke pemerintah pusat untuk meminta RELINGUIST (penciutan) lahan batubara milik MHU… tapi sekali lagi Pemerintah Pusat yang menterinya purnomo yusgiantoro itu tidak pernah menanggapi surat pemda…

jadi jelas dari cerita di atas, KEMUNGKINAN baik MENTERI, DIRJEN, dan mungkin bawahannya, serta MHU adalah pelaku KONSPIRASI ROYALTI yang nilainya jelas puluhan miliar hingga ratusan miliar rupiah. kemana duit itu? hehehe.

Royalti Batubara merupakan topik pembahasan yang akhir-akhir ini
sedang hangat-hangatnya dibahas disejumlah media baik cetak maupun
elektronik. Perbedaan pendapat terkait dengan pembayaran Royalti Batubara
antara pemerintah dengan beberapa pengusaha pertambangan tersebut
telah menjadi pusaran isu yang mengakibatkan negara kita khususnya sektor
pertambangan mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan baik
pengamat, praktisi, maupun akademisi.
Royalti batubara merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
yang menjadi kewenangan dari Departemen ESDM. Perusahaan
pertambangan batubara di Indonesia dalam menjalankan usaha
pertambangannya telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah yang
dikenal dengan sebutan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B), salah satu butir kesepakatan yang telah disepakati
bersama adalah kewajiban perusahaan pertambangan tersebut untuk
membayar sejumlah uang yang merupakan royalti batubara, selain jaminan
reklamasi.
Realita yang terjadi dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun yaitu dari
tahun 2001 sampai dengan tahun 2007, terdapat 6 (enam) perusahaan
pertambangan batubara generasi I yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT
Arutmin Indonesia, PT Adaro, PT Berau Coal, PT Libra Utama Intiwood, dan
PT Citra Dwipa Finance yang melakukan penunggakan pembayaran royalti
tersebut, enam perusahaan pertambangan batubara tersebut diketahui
berutang royalti batubara kepada negara sebesar Rp. 7 triliun sepanjang
Tahun 2001-2007. Penunggakan tersebut dilakukan sebagai akibat dari
terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang
Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yang
menempatkan batubara sebagai barang tidak kena pajak. Akibat penerbitan
peraturan ini, pengusaha tidak bisa menarik pajak atas penjualan produksi
sehingga mereka berinisiatif memotong dana bagi penjualan batubara yang
semestinya disetorkan kepada pemerintah.

Penunggakan pembayaran royalti tersebut dinilai sudah sangat
merugikan negara sehingga layak diusut ke arah pelanggaran tindak pidana
korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, Guru Besar Hukum Pidana
Universitas Padjajaran Bandung, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa
perbuatan keenam perusahaan tambang batubara yang menunggak royalti
tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi vide UU
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang
telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Ada tiga alasan utama kenapa ini dimasukkan sebagai tindak
pidana korupsi. Pertama karena penunggak royalti telah melakukan
perbuatan yang sifatnya melawan hukum yaitu dengan sengaja tidak mau
membayar selama kurang lebih tujuh tahun dengan nilai Rp 7 triliun. Dan
kedua telah memperkaya diri sendiri atau korporasi dengan tidak membayar
royalti Rp 7 triliun. Ketiga karena perbuatan keenam perusahaan
pertambangan batubara tersebut negara telah mengalami kerugian sebesar
Rp. 7 triliun yang seharusnya telah dapat digunakan negara untuk
kepentingan rakyat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setuju bahwa telah terjadi tindak
pidana korupsi yaitu perbuatan melawan hukum sesuai dengan UU No 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni
perusahaan telah dengan sengaja menahan pembayaran royalti. Hanya saja
KPK tidak dapat secara langsung turun tangan dalam kasus tersebut, syarat
bagi KPK untuk dapat masuk dalam penyelesaian kasus tersebut adalah
harus melalui unsur keterlibatan aparat penyelenggara negara dalam kasus
tersebut, oleh sebab itu KPK akan mengkaji lebih dalam apakah ada indikasi
korupsi dari pihak yang memungutnya, yaitu Departemen ESDM, atau
memang ini murni swasta. Selain masih menunggu aduan dari masyarakat,
KPK juga tengah menanti hasil audit dan laporan dari BPK/BPKP.
Pemerintah dan perusahaan pertambangan batubara tersebut pada
dasarnya telah terikat dalam suatu perjanjian atau kontrak yaitu Kotrak
Karya Pertambangan atau PKP2B, sehingga jika perusahaan menolak
membayar tunggakannya, maka hal tersebut berarti perusahaan
pertambangan batubara telah melakukan wanprestasi (cedera janji) atas
perjanjian tersebut.
Atas penunggakan pembayaran royalti ini, pemerintah melalui
Departemen ESDM menyerahkan masalah itu ke Panitia Urusan Piutang Tata
Usaha Negara (PUPN) untuk menagih piutang sampai dengan tahun 2005
sebesar Rp. 3,8 triliun. Selain itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal
Imigrasi juga melakukan pencekalan atas keenam perusahaan penunggak
royalti batubara tersebut yang dinilai telah lalai dalam membayar utang
royalti ke negara.
Dengan adanya pencekalan tersebut, keenam perusahaan
pertambangan batubara tersebut pada akhirnya menunjukkan itikad baik
dengan berkomitmen untuk menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 600
miliar rupiah, yang ditandatangani di depan Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Komitmen tersebut akhirnya
diwujudkan oleh PT. Kodeco Jaya Agung dan PT. Adaro dengan menyerahkan uang jaminan masing-masing sebesar Rp. 110 miliar dan Rp. 150 miliar,
sementara keempat perusahaan pertambangan batubara yang lain belum
menyerahkan uang jaminan karena masih berkonsultasi dengan pemegang
saham diluar negeri. Pelunasan uang jaminan yang telah dilakukan oleh
kedua perusahaan pertambangan batubara tersebut akan dijadikan salah
satu pertimbangan untuk meninjau kembali pencekalan yang telah dikenakan
oleh pemerintah.
Mengikuti jejak dari kedua perusahaan pertambangan batubara
tersebut, ketiga perusahaan pertambangan lainnya pun telah menyerahkan
uang jaminan, sehingga sampai dengan saat ini tercatat dari keenam
kontraktor yang menunggak royalti, lima di antaranya sudah membayar
uang jaminan, yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT
Kideco Jaya Agung, PT Berau Coal, PT Adaro Indonesia, dan PT BHP Kendilo
Coal. Total uang jaminan Rp 600 miliar.
Komisaris PT. KPC, mewakili keenam perusahaan pertambangan
batubara lainnya,berharap agar pencekalan terhadap pengusaha batubara
segera dicabut. Menyinggung tentang sisa tunggakan, pihak perusahaan
pertambangan batubara menyerahkan kepada BPKP untuk membuktikan
melalui hasil pemeriksaannya apakah benar pihak perusahaan pertambangan
batubara masih berutang atau tidak kepada pemerintah, karena pihak
perusahaan pertambangan batubara tersebut tidak merasa berutang kepada
pemerintah dalam soal royalti batubara.
Sementara itu BPKP mentargetkan audit tunggakan royalti enam
kontraktor batubara dapat dituntaskan paling lambat November mendatang.
Audit ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena masa penunggakan
royalti yang telah berlangsung dalam kurun waktu lama dan dalam jumlah
yang besar yaitu Rp 7 triliun. Semula proses audit ditargetkan sekitar
Oktober 2008. Tujuannya agar pembayaran royalti dapat segera dilakukan.
Tetapi hal tersebut dinilai sangat sulit dilaksanakan karena banyaknya hari
libur di bulan Oktober sehubungan dengan bulan puasa dan Hari Raya Idul
Fitri. Dengan dilakukannya audit oleh BPKP diharapkan kasus tunggakan
royalti batubara ini dapat segera terselesaikan dengan baik.
Sumber-Sumber Berita :
- Media Indonesia Online;
- Inilah.com;
- www.metroriau.com;
- Kompas.com;
- Sinar Harapan, Tgl. 12 September 2008;
- Koran Tempo, Tgl. 19 Dan 23 September 2008.

JAKARTA, KAMIS - Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Pajajaran (Unpad) Romli Atmasasmita mengatakan perbuatan keenam perusahaan tambang batubara yang menunggak royalti dikategorikan suatu tindak pidana korupsi vide UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001.

“Ada tiga alasan utama kenapa ini dimasukkan sebagai tindak pidana korupsi,” kata Romli pada diskusi bertema “Kisruh Royalti, Pajak dan Pungutan Lain Pada Industri Tambang Batubara” di Gedung DPD RI Jakarta, Kamis (11/9).

Pertama karena penunggak royalti telah melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum yaitu dengan sengaja tidak mau membayar selama kurang lebih tujuh tahun dengan nilai Rp 7 triliun. Dan kedua telah memperkaya diri sendiri atau korporasi dengan tidak membayar royalti Rp 7 triliun. “Ketiga karena itu negara telah mengalami kerugian Rp 7 triliun yang seharusnya telah dapat digunakan negara untuk kepentingan rakyat.

Direktorat Jenderal Imigrasi beberapa waktu lalu mencekal 6 perusahaan batubara yang dinilai lalai dalam membayar utang royalti ke negara. Mereka yang dicekal adalah jajaran direksi PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Adaro, PT Berau Coal, PT Libra Utama Intiwood, dan PT Citra Dwipa Finance. “Karena itu kepolisian dan KPK harus turun tangan karena ini terkait dengan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebagai akibat penunggakan royalti batubara,” kata Romli.

Lainnya, Romli mengatakan tak cukup pencekalan dilakukan atas keenam perusahaan tersebut. Yang diperlukan, lanjut dia, adalah langkah pembekuan aset keenam perusahaan tersebut untuk mencegah asetnya dilarikan ke luar negeri yang notabene masuk dalam aset negara (royalti).
“Langkah pembekuan aset sesuai UU Nomor 31 tahun 1999 diubah UU Nomor 20 tahun 2001 atau UU Nomor 15 tahun 2002 diubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,” kata Romli