Sengketa Tanah Waris Hak Milik Adat di Desa Jembayan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur *

Oleh

H.ADJI SAID ABBAS

Gelar H. Adji Raden Serip Nilo Perbongso

1. Dasar Kepemilikan

a. Lokasi : Di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kab. Kutai     Kartanegara Kalimantan Timur ( Lampiran 1 )

b. Luas :  I. 105.000 HA

c. Bukti Kepemilikan : Karunia Sultan ( Grant Sultan ) Kutai No. 21 tertanggal : Keraton Tenggarong 12 Safar 1317 H kepada Adji Alhadji Pangeran Sosro Negoro dan Para ahli warisnya, yang diakui oleh UUPA No. 5 Th. 1960, Bagian Kedua Pasal II ( 1 ) sebagai hak milik       ( Lampiran 2 s/d lampiran 9 ) lihat Legal  op angka 2 ).

2. Legal Standing

1. Surat Pernyataan kepala Adat Kutai di Jembayan tertanggal                19 September 1976. ( Lampiran 3 )
2. Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A Kantor Agraria Kutai tertanggal 30 Juni 1977, yang menetapkan bahwa luas keseluruhan tanah Karunia itu + 1.050.000.000 m2 atau + 105.000 Ha. ( Lampiran 4 )
3. Surat Bupati Kepala Daerah Tk. II Kutai Kalimantan Timur tertanggal 11 Juli 1977 No. SDA. 363/PH.82/1977. ( Lampiran 5 )
4. Surat Gubernur Kepala  Daerah Tk I Kalimantan Samarinda 19 Juli 1977, No. DA.89/1977. ( Lampiran 6 )
5. Surat Dukungan Gubernur Kepala Daerah TK 1 Kalimantan Timur, tertanggal : Samarinda 18 Oktober 1999, No.522/12417/Proda.2.2/Ek   ( Lampiran 7 ).
6. Surat Dukungan Bupati Kutai Kartanegara kepada PT. PETEBE MAS BAHAGIA selaku Perusahaan Para Ahli Waris Adji Bambang Soelaiman bin Adji Alhadji Pangeran Sosro Negoro Kutai tertanggal     7 Pebruari 2002 No. 100/064/Pem.A/II2/2002. ( Lampiran  8 )
7. Surat keterangan H. ADJI MOHAMAD SALEHUDDIN, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura tentang keabsahan Surat Karunia No. 21 tanggal Keraton Tenggarong 12 Safar 1317 H yang merupakan tanah warisan Adji Bambang Soelaiman bin H. Adji Pangeran Sosro Negoro. ( Lampiran 9 )

3. Pengurusan

1. Disposisi Bupati Kutai Kartanegara terhadap surat kami tanggal 20 April 2005 kepada Kepala Dinas Pertambangan untuk segera memproses permohonan disertai pembuatan gambar lokasi ex MHU seluas  +  19.940 HA yang tumpang tindih dengan tanah milik Adat Ahli Waris. ( Lampiran 10 )
2. Mengirim surat permohonan Pengembalian Tanah Milik Adat Ahli Waris kepada Menteri ESDM RI di Jakarta tertanggal 12 Oktober 2005. ( Lampiran 11 )
3. Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral mengundang H. Adji Said Abbas sebagai  Kuasa Ahli Waris untuk bertemu dengan MHU di Jakarta,tanggal 9 Desember 2005 jam 09.30 – 11.30 WIB. ( Lampiran 12 )
4. Dirjen Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi dengan surat tertanggal             21 Desember 2005 No. 2317/06/DJG/2005 mewajibkan MHU untuk membayar ganti rugi atas tanah milik Adat atas dasar musyawarah         dan mufakat. ( Lampiran 13 )
5. Pada tanggal 8 September 2006, kami mengirim surat permohonan untuk Pengembalian Tanah Milik Adat Ahli Waris kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Hasilnya, PT. PETEBE MAS BAHAGIA diizinkan untuk mengadakan penyelidikan umum dengan KP PU masing-masing :

1. SK Bupati No. 540/101/KP.PU/DPE-IV/IX/2006 untuk wilayah KW.KTN 2006.101 PU di Kecamatan Loa Kulu dengan luas 4963 HA per tanggal 5 September 2006. ( Lampiran 14 a )
2. SK Bupati No. 540/102/KP.PU/DPE-IV/IX/2006 untuk wilayah KW.KTN 2006.102 PU DI Kecamatan Loa Kulu dengan luas 3145 HA per tanggal 5 September 2006. ( Lampiran 14 b )
3. SK Bupati No. 540/108/KP PU/DPE-IV/IX/2006 untuk wilayah KW.KTN 2006.108 PU di Kecamatan Loa Kulu dengan luas 5000 HA per tanggal 26 September 2006. ( Lampiran 14 c )
4. Untuk masalah dengan MHU, Bupati Kutai Kartanegara belum sempat menyelesaikan karena keburu ditahan oleh KPK dengan tuduhan korupsi dan sekarang sudah bebas sebagai mantan narapidana. ( Lampiran 14 d )

4. Legalitas Kuasa Ahli Waris

1. Pada tanggal 9 Agustus 1976, para Ahli Waris Adji Bambang Soelaiman bin Adji Alhadji Pangeran Sosro Negoro berkumpul dan menunjuk :

1. Drs. Abbas Hasyim bin H. Adji Bambang Hasyim binti Adji Raden Godang bin Sultan Muhammad Soelaiman.
2. Adji Bambang Din Kambek bin Adji Raden Atmojosopno bin Sultan Muhammad Soelaiman sebagai Kuasa Ahli Waris karena Bapak Adji Bambang Din Kambek meninggal pada tahun 1997 yang lalu maka kuasa Ahli Waris tinggal kami sendiri.

1. Silsilah ( Lampiran 15 a )
2. Surat Kuasa Ahli Waris ( Lampiran 15 b )
   1. Edaran MA ( lihat lampiran 15 c )
   2. Putusan MA RI No. 433/PK/Pdt/2003; Juris  Prudensi tentang Grant Sultan. ( Lampiran  15 d )

2. Pada tanggal 17 September 2007, Menteri Perbendaharaan dan Pemeliharaan Asset Kutai Kartanegara Ing Martadipura Adji Pangeran Hario Adiningrat bin Sultan AM Parikesit membuat keterangan dan dukungan kepada Drs. H.Adji Bambang Said Abbas bin Adji Bambang Said Hasyim sebagai pemegang kuasa Ahli Waris seperti yang tercantum dalam testament Pemberian Karunia No. 21 tertanggal Tenggarong           12 Safar 1317 H. ( Lampiran 16 )
3. Pada tanggal 18 September 2007, Lembaga Adat Keraton  Kartanegara Ing Martadipura yang ditandatangani oleh Adji Pangeran Hario Adiningrat bin Sultan AM. Parikesit sebagai Ketua dan H.Adji Pangeran Ario Jaya Winata,SH.,MM sebagai Sekretaris, membuat pernyataan dan dukungan yang sama isinya dengan point IV. 2   di atas. ( Lampiran 17 )
4. Pada tanggal 1 Oktober 2007 dengan PENETAPAN NO. 8/PPPHP/2007/PA.TGR Ketua Pengadilan Agama Tenggarong telah menetapkan FATWA WARIS terhadap warisan harta peninggalan Adji Alhadji Amir Hasanuddin gelar Adji Al Hadji Pangeran Sosro Negoro berupa 1 ( satu ) bidang tanah perwatasan seluas 1.050.000.000 m²                 (  105.000 HA ) yang terletak di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kuasa Ahli Warisnya :

Drs. H. ADJI BAMBANG SAID ABBAS, MA.,MPD atau  lebih dikenal dengan nama Drs. Abbas Hasyim. ( Lampiran  18 )

5. Khusus Sengketa Dengan PT MHU

1. PT ini adalah termasuk PKP2B yang sudah beroperasi sejak tahun 1989 merupakan PT yang memperoleh lebih dari 100.000 HA lahan batubara i milik Ibrahim Risyad salah seorang kroni dari Lim Sioe Liong dan Orde Baru yang punya kuasa luar biasa besarnya termasuk menduduki tanah milik warga di Kutai Kartanegara. Sekarang areal mereka  masih   + 40.000 HA, antara lain  +  20.000 yang over lap dengan tanah kami ahli waris.
2. Usaha kami untuk menyelesaikan masalah ini baik secara langsung dengan PT. MHU maupun dengan bantuan Dirjen Minerba , sampai kini tidak membawa hasil, padahal mereka  sudah mengeruk batu bara di daerah tanah waris kami, jutaan metrik ton, tanpa mempedulikan nasib kami para pemilik sah tanah tersebut yang 99% adalah orang-orang miskin. Yang selalu mereka kemukakan adalah mereka mendapat hak dari negara secara sah. Beberapa contoh sikap  arogansi  dan pembohongan  publik yang mereka lakukan :

a.  Pada awal tahun 2003 kami menulis surat permohonan kepada Dirjen Minerba untuk memohon KP Batu bara di daerah Jembayan, Loa Kulu Kutai Kartanegara. Kami kaget dengan jawaban lisan yang kami peroleh bahwa di areal tersebut sudah ada PT MHU sebagai perusahaan tambang dengan jenis PKP2B. Kami bersedih, tetapi Gusti Allah tidak tidur, kami secara tidak sengaja menemukan surat             PT MHU kepada Dirjen  Simon Sembiring untuk mohon bantuan / perlindungan beliau terhadap surat kami tersebut yang ditandatangani oleh Ir. Obang. Tetapi kami justru menemukan surat internal  Dirjen Minerba yang menegur PT.  MHU  sebagai perusahaan yang tidak patuh peraturan dan tidak menyetor kewajiban pajaknya kepada Pemerintah ( Lampiran 19 ). Jadi logikanya, jangankan memberi kami bagian  keuntungan, kepada Negara saja mereka ngutang.

b.  Karena surat kami kepada Menteri ESDM, Dirjen mengundang kami untuk ketemu dengan PT. MHU di Jakarta tanggal 9 Desember 2005. Disini terungkap pengakuan PT. MHU bahwa mereka belum membebaskan tanah kami dan karena itu Dirjen Simon Sembiring keluarkan surat tanggal 21/12/2005 No. 2317/06/DJG/2005 untuk mewajibkan PT.MHU membayar ganti rugi tanah, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku ( Lampiran 19a ). Dan kemudian Dirjen Bambang Setiawan kirim surat lagi kepada Gubernur Kalimantan Timur menjelaskan tentang tanah ahli waris dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku harus lebih dulu membebaskan lahan kepada ahli waris sebelum PT. MHU boleh bekerja dengan                No. 1076/30/DJB/2011 tanggal 3 Maret 2011 ( Lampiran 19b ). Tetapi sampai hari ini, dengan alasan yang tidak jelas, PT. MHU mengingkari ini semua dan Dirjen Minerba, Pemda Kabupaten Kutai tetap berdiam diri. Ini yang saya namakan skandal Nasional bagaimana uang adalah segala-galanya di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dapat mengalahkan hukum yang berlaku sekalipun.

c.  Pada tahun 2006 dengan perantara Irjen ESDM, Bapak Djoko Darmono, dibantu oleh seorang Inspektur kami dipertemukan dengan PT. MHU setelah syarat mereka kami penuhi, antara lain pertemuan harus bersama Lawyer masing-masing ( kami diwakili Bapak. Dr. Maqdir Ismail  sedang mereka oleh beberapa anak muda ). Mereka minta kami memberikan titik koordinat tanah kami yang ada di Jembayan, Loa Kulu. Kami minta kepada Kepala Bagian Pertambangan Kutai Kartanegara dan kemudian kami serahkan kepada mereka.          Sampai hari ini tidak ada kabar beritanya.

d.  Oleh karena tidak ada jalan lain lagi yang dapat kami tempuh, kami memberanikan diri dengan bantuan Sdr. Alex Asmasoebrata dan kawan-kawan memohon Perlindungan Hukum kepada Yth. Bapak Marsekal TNI ( Purn ) Djoko Suyanto sebagai Menko Polhukam RI di Jakarta pada 16 Desember 2010 yang lalu (  lampiran 20 ) yang sampai hari ini masih berproses. Bapak Menko bertindak cepat Gubernur Kalimantan Timur atas surat Bapak Menko mengadakan rapat dengan seluruh komponen terkait pada 10 Februari 2011 dan membentuk Tim Fasilitasi yang diketuai Assisten I  untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekali lagi PT. MHU yang diwakili anak-anak muda yang ketika ditanya tentang hak dan wewenang mereka, mereka tidak bisa jawab apa-apa ( ini pola lama yang  mereka  selalu  lakukan , sebab menurut mereka dengan begini toh, masalahnya akan menguap dengan sendirinya ).

e.  Sampai hari ini, setahun sudah berlalu umur saya makin bertambah,  75 tahun, hasil perjuangan pun belum jelas, malah dalam pertemuan dengan Dirjen cq. Bapak Dir. Pembinaan Pengusaha Batu Bara Bapak Edi Prasojo, tanggal 17 November 2011 yang lalu diambil kesimpulan bahwa :

*   PT. MHU sedia bayar ganti rugi atas tanah asal jelas batas-batas dan titik koordinatnya yang telah mendapat  pengesahan dari BPN RI dan secara sah menurut hukum dan Undang-Undang yang berlaku sebagai pemilik tanah tersebut ( Lampiran 21 )

Tetapi ada yang aneh, selambat-lambatnya 25 hari kerja semua dokumen harus diterima oleh PT. MHU. Ini yang berkuasa dan berwenang   Dirjen Minerba atau PT. MHU ?

Kami telah menyerahkan semua bukti itu kepada Dirjen Minerba  sejak tahun 2005 yang lalu dan tentu kami sekarang tidak  akan menyerahkannya kepada   PT. MHU, sebuah perusahaan kroni ORBA yang telah merusak tanah waris kami tanpa mengadakan reklamasi dan meninggalkan penyakit sebab baik batu baranya sampai ampas batu baranya semua sudah dibawa keluar dari Kutai Kartanegara.

Perkembangan terakhir, kami, melalui kantor Pengacara SGS Consulting sebagai kuasa hukum Ahli Waris Grant Sultan Kutai, tanggal 23 Desember 2011 telah melayangkan surat kepada Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mengenai Penyelesaian Permasalahan Tanah Waris Milik Adat di Desa jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kuta Kartanegara, Kalimantan Timur . Berdasarkan surat itu kemudian Dirjen melalui suratnya tertanggal 6 Januari 2012 mengenai Penyelesaian Permasalahan Ganti Rugi Tanah Waris Milik Adat Grant Sultan oleh PT. Multi Harapan Utama (PT.MHU) yang intinya adalah sebagai berikut:

1. PT. MHU segera menyelesaikan ganti rugi lahan atas tanah yang diklaim oleh Ahli Waris Adat Grant Sultan Kutai setelah semua dokumen diterima oleh PT.MHU sesuai dengan Hasil Risalah Rapat antara PT. MHU dengan Ahli Waris Adat Grant Sultan Kutai tanggal 17 Nopember 2011.
2. Untuk menindaklanjuti butir 1 di atas, agar PT. MHU segera menyelesaikan pertemuan dengan pihak Ahli Waris Adat Grant Sultan Kutai untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ternyata setelah keluarnya surat tersebut, PT. MHU, sampai hari ini per tanggal 31 Januari 2012 juga tidak melakukan apapun.

Kalau hari ini kita peserta semua pihak tidak bisa menemukan sintesis masalah ini, kami Para Ahli Waris, orang-orang miskin akan meyerahkan hal ini kepada Allah Azza Wajalla. Yang jelas kami tidak akan memberikan pipi kanan kami setelah pipi kiri kami ditampar orang.   Kami, sesuai dengan iman kami kepada Allah SWT bahwa kami  akan menampar pipi-pipi  musuh kami yang kiri dan juga yang kanan.        Maaf dan terima kasih.

Multi Harapan Utama, perusahaan multinasional dan cukong orba sudah saatnya, detik ini pula keluar dari areal pertambangan batu bara yang berada di tanah milik ahli waris pangeran sosronegoro di desa jonggon-jembayan, kecamatan loa kulu, kutai kartanegara. Mengapa harus keluar? Karena mereka menduduki dan menjarah tambang batu bara tanpa seijin ahli waris. Ini namanya penyerobotan dan perampokan lahan secara terang-terangan, tanpa mengindahkan surat dari dirjen pertambangan umum kementrian energi dan sumber daya mineral tanggal 6 Januari 2012 untuk melakukan ganti rugi kepada ahli waris  Pangeran Sosronegoro sebagai pemilik sah (mungkin ini karena back-up aparat kepolisian kukar-kah)?  Ketika para ahli waris mau bercocok tanam di tanah miliknya itu malah pihak kepolisian dengan mengatasnamakan MHU minta para ahli waris keluar dari tanah mereka sendiri…. Apapun itu, kami siap mati untuk mempertahankan tanah kami yang telah diakui oleh negara… yang ternyata itu juga diingkari oleh MHU…

Hai para pejabat negara yang berwenang, hai para pengayom rakyat, dengarkan jeritan dan derita kami selama 25 tahun (sejak 1986) merusak dan mengeruk harta kekayaan di tanah kami…

Tenggarong, Januari 2012

Sampai sekarang mereka masih NUNGGAK ROYALTI BATU BARA kepada negara. Ada apa kok bisa Polisi tidak bisa nangkap dan nutup MHU yang sudah menjarah Kutai Kartanegara habis-habisan? Apa karena MHU memang masih jadi dompet duafa bagi pejabat departemen energi dan sumber daya mineral di bawah pimpinan Purnomo Yusgiantoro? Hebat dong… Pak Kapolri tolong jangan hanya berani megang preman kelas pasar tradisional…Mbok sekali-sekali nangkap preman kelas pasar internasional…hehehe

Bila dilihat dari masalah sosial yang ternyata Multi Harapan Utama tidak punya kepedulian sosial. Ternyata bukan hanya masalah sosial saja, MHU yang ijinnya didapat dari Pemerintah Pusat dengan merampas hak milik orang lain serta tidak mempedulikan kepentingan pemerintah daerah serta masyarakat Kutai. ternyata juga meninggalkan sampah lingkungan yang tidak tanggung-tanggung. Masalah lingkungan pasca tambang mereka jelas meninggalkan bangkai dan bau busuk, setelah daging segar dan buah batu bara dikeruk jutaan dolar. Hasilnya adalah lingkungan daerah sekitar tambang yang memprihatinkan. Bisa dikatakan MHU adalah salah satu penyumbang tidak normalnya cuaca, banjir bandang, longsor dan hancurnya keanekaragaman hayati Kalimantan. Penyumbang kehancuran Indonesia lewat lingkungan dan pemicu Global Warming. Siapa ? ya MHU…

Pemda Kukar menyatakan bahwa hak tambang PKP2B dari MHU perlu di batasi hanya sampai dengan yang sudah ditambang sekarang, sedang hak tambang atas areal yang belum dijarah lebih baik tidak diserahkan ke MHU. Areal yang belum ditambang lebih baik diserahkan kembali ke daerah agar bisa :

1. memberi dampak ekonomi langsung ke daerah lewat retribusi daerah

2. memberi penyebaran dan keadilan berusaha bagi daerah

3. memberi ketenangan bagi masyarakat sekitar tambang

Seperti diketahui penjarahan MHU di Kukar dilakukan dalam beberapa cara:

1. Penambangan liar atau Penambangan Tanpa Ijin (PETI) yang dikoordinir MHU sejak 1998 di areal tambang MHU agar MHU tidak perlu membayar retribusi tetapi tetap mendapatkan hasil tambang. Kejam oi…

2. Penambangan tanpa mengindahkan kepentingan SOSIAL dan LINGKUNGAN. Hasilnya masyarakat sekitar tambang tetap saja miskin dan tidak mendapat kompensasi apapun kecuali diajari MHU menjadi penambang liar yang dimanfaatkan MHU. Secara ekologis MHU tidak pernah melakukan perbaikan lingkungan sehingga terjadi kerusakan lingkungan yang parah di areal bekas tambang.

3. Tidak pernah memberi sumbangan yang nyata kepada masyarakat KUKAR kecuali dibawa ke Jakarta. Tapi di Jakarta pun ternyata mereka nunggak royalti ke pemerintah sejak 1998. Bunganya berapa, terus itu dijarah siapa? Apakah ESDM mulai dari menteri, dirjen pertambangan umum sampai staf di bawahnya tidak pernah tau itu? Kalau tidak tau artinya kelas kualifikasi staf ESDM tidak beres dong? Kalau mnemang profesional artinya ada masalah internal berkonotasi KKN antara MHU dan ESDM.

Jadi?

Menurut berbagai sumber di Kutai Kartanegara, salah satu kabupaten yang termasuk gudangnya batubara, MULTI HARAPAN UTAMA (MHU) yang di Indonesia dikomandani oleh HENDRI PRIBADI adalah salah satu pemilik ijin batubara yang sudah puluhan tahun tidak pernah membayar royalti. Gayanya juga sama dengan perusahaan batubara lainnya, sudah ngeruk, jual ke asing, termasuk sahamnya, gak bayar lagi ke pemerintah pusat. terakhir tahun 2005 mereka mengajukan keringan nyicil ke dirjen pertambangan umum. mereka punya itikat mbayar itupun karena mereka merasa terancam oleh perilaku mereka sendiri di daerah yang jadi tempat mereka menambang.

1. Mereka ternyata belumpernah membebaskan lahan. padahal salah satu syarat mereka boleh menambang harus sudah membebaskan lahan kepada pemilik lahan dimana batubara akan ditambang. kok bisa mereka bertahun-tahun nambang, gak mbayar tapi bisa jualan. ini pasti menterinya dan dirjennya juga ikut makan uang haram itu

2. mereka diancam penduduk asli sekitar tambang.

Celakanya dirjennya mungkin takut kalo dikeroyok orang dayak dan asli kutai, maka dirjen mengeluarkan surat tidak bisa melindungi, karena mereka belum pernah membayar royalti. licik juga si dirjen menolak hahaha…

dan lebih parah lagi mereka tidak pernah membayar retribusi atau hak-hak pemda kutai. maka syaukani HR bupati kutai kartanegara yang juga dipenjara karena korupsi, pernah mengirim surat ke pemerintah pusat untuk meminta RELINGUIST (penciutan) lahan batubara milik MHU… tapi sekali lagi Pemerintah Pusat yang menterinya purnomo yusgiantoro itu tidak pernah menanggapi surat pemda…

jadi jelas dari cerita di atas, KEMUNGKINAN baik MENTERI, DIRJEN, dan mungkin bawahannya, serta MHU adalah pelaku KONSPIRASI ROYALTI yang nilainya jelas puluhan miliar hingga ratusan miliar rupiah. kemana duit itu? hehehe.

Royalti Batubara merupakan topik pembahasan yang akhir-akhir ini
sedang hangat-hangatnya dibahas disejumlah media baik cetak maupun
elektronik. Perbedaan pendapat terkait dengan pembayaran Royalti Batubara
antara pemerintah dengan beberapa pengusaha pertambangan tersebut
telah menjadi pusaran isu yang mengakibatkan negara kita khususnya sektor
pertambangan mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan baik
pengamat, praktisi, maupun akademisi.
Royalti batubara merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
yang menjadi kewenangan dari Departemen ESDM. Perusahaan
pertambangan batubara di Indonesia dalam menjalankan usaha
pertambangannya telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah yang
dikenal dengan sebutan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B), salah satu butir kesepakatan yang telah disepakati
bersama adalah kewajiban perusahaan pertambangan tersebut untuk
membayar sejumlah uang yang merupakan royalti batubara, selain jaminan
reklamasi.
Realita yang terjadi dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun yaitu dari
tahun 2001 sampai dengan tahun 2007, terdapat 6 (enam) perusahaan
pertambangan batubara generasi I yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT
Arutmin Indonesia, PT Adaro, PT Berau Coal, PT Libra Utama Intiwood, dan
PT Citra Dwipa Finance yang melakukan penunggakan pembayaran royalti
tersebut, enam perusahaan pertambangan batubara tersebut diketahui
berutang royalti batubara kepada negara sebesar Rp. 7 triliun sepanjang
Tahun 2001-2007. Penunggakan tersebut dilakukan sebagai akibat dari
terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang
Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yang
menempatkan batubara sebagai barang tidak kena pajak. Akibat penerbitan
peraturan ini, pengusaha tidak bisa menarik pajak atas penjualan produksi
sehingga mereka berinisiatif memotong dana bagi penjualan batubara yang
semestinya disetorkan kepada pemerintah.

Penunggakan pembayaran royalti tersebut dinilai sudah sangat
merugikan negara sehingga layak diusut ke arah pelanggaran tindak pidana
korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, Guru Besar Hukum Pidana
Universitas Padjajaran Bandung, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa
perbuatan keenam perusahaan tambang batubara yang menunggak royalti
tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi vide UU
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang
telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Ada tiga alasan utama kenapa ini dimasukkan sebagai tindak
pidana korupsi. Pertama karena penunggak royalti telah melakukan
perbuatan yang sifatnya melawan hukum yaitu dengan sengaja tidak mau
membayar selama kurang lebih tujuh tahun dengan nilai Rp 7 triliun. Dan
kedua telah memperkaya diri sendiri atau korporasi dengan tidak membayar
royalti Rp 7 triliun. Ketiga karena perbuatan keenam perusahaan
pertambangan batubara tersebut negara telah mengalami kerugian sebesar
Rp. 7 triliun yang seharusnya telah dapat digunakan negara untuk
kepentingan rakyat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setuju bahwa telah terjadi tindak
pidana korupsi yaitu perbuatan melawan hukum sesuai dengan UU No 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni
perusahaan telah dengan sengaja menahan pembayaran royalti. Hanya saja
KPK tidak dapat secara langsung turun tangan dalam kasus tersebut, syarat
bagi KPK untuk dapat masuk dalam penyelesaian kasus tersebut adalah
harus melalui unsur keterlibatan aparat penyelenggara negara dalam kasus
tersebut, oleh sebab itu KPK akan mengkaji lebih dalam apakah ada indikasi
korupsi dari pihak yang memungutnya, yaitu Departemen ESDM, atau
memang ini murni swasta. Selain masih menunggu aduan dari masyarakat,
KPK juga tengah menanti hasil audit dan laporan dari BPK/BPKP.
Pemerintah dan perusahaan pertambangan batubara tersebut pada
dasarnya telah terikat dalam suatu perjanjian atau kontrak yaitu Kotrak
Karya Pertambangan atau PKP2B, sehingga jika perusahaan menolak
membayar tunggakannya, maka hal tersebut berarti perusahaan
pertambangan batubara telah melakukan wanprestasi (cedera janji) atas
perjanjian tersebut.
Atas penunggakan pembayaran royalti ini, pemerintah melalui
Departemen ESDM menyerahkan masalah itu ke Panitia Urusan Piutang Tata
Usaha Negara (PUPN) untuk menagih piutang sampai dengan tahun 2005
sebesar Rp. 3,8 triliun. Selain itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal
Imigrasi juga melakukan pencekalan atas keenam perusahaan penunggak
royalti batubara tersebut yang dinilai telah lalai dalam membayar utang
royalti ke negara.
Dengan adanya pencekalan tersebut, keenam perusahaan
pertambangan batubara tersebut pada akhirnya menunjukkan itikad baik
dengan berkomitmen untuk menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 600
miliar rupiah, yang ditandatangani di depan Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Komitmen tersebut akhirnya
diwujudkan oleh PT. Kodeco Jaya Agung dan PT. Adaro dengan menyerahkan uang jaminan masing-masing sebesar Rp. 110 miliar dan Rp. 150 miliar,
sementara keempat perusahaan pertambangan batubara yang lain belum
menyerahkan uang jaminan karena masih berkonsultasi dengan pemegang
saham diluar negeri. Pelunasan uang jaminan yang telah dilakukan oleh
kedua perusahaan pertambangan batubara tersebut akan dijadikan salah
satu pertimbangan untuk meninjau kembali pencekalan yang telah dikenakan
oleh pemerintah.
Mengikuti jejak dari kedua perusahaan pertambangan batubara
tersebut, ketiga perusahaan pertambangan lainnya pun telah menyerahkan
uang jaminan, sehingga sampai dengan saat ini tercatat dari keenam
kontraktor yang menunggak royalti, lima di antaranya sudah membayar
uang jaminan, yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT
Kideco Jaya Agung, PT Berau Coal, PT Adaro Indonesia, dan PT BHP Kendilo
Coal. Total uang jaminan Rp 600 miliar.
Komisaris PT. KPC, mewakili keenam perusahaan pertambangan
batubara lainnya,berharap agar pencekalan terhadap pengusaha batubara
segera dicabut. Menyinggung tentang sisa tunggakan, pihak perusahaan
pertambangan batubara menyerahkan kepada BPKP untuk membuktikan
melalui hasil pemeriksaannya apakah benar pihak perusahaan pertambangan
batubara masih berutang atau tidak kepada pemerintah, karena pihak
perusahaan pertambangan batubara tersebut tidak merasa berutang kepada
pemerintah dalam soal royalti batubara.
Sementara itu BPKP mentargetkan audit tunggakan royalti enam
kontraktor batubara dapat dituntaskan paling lambat November mendatang.
Audit ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena masa penunggakan
royalti yang telah berlangsung dalam kurun waktu lama dan dalam jumlah
yang besar yaitu Rp 7 triliun. Semula proses audit ditargetkan sekitar
Oktober 2008. Tujuannya agar pembayaran royalti dapat segera dilakukan.
Tetapi hal tersebut dinilai sangat sulit dilaksanakan karena banyaknya hari
libur di bulan Oktober sehubungan dengan bulan puasa dan Hari Raya Idul
Fitri. Dengan dilakukannya audit oleh BPKP diharapkan kasus tunggakan
royalti batubara ini dapat segera terselesaikan dengan baik.
Sumber-Sumber Berita :
- Media Indonesia Online;
- Inilah.com;
- www.metroriau.com;
- Kompas.com;
- Sinar Harapan, Tgl. 12 September 2008;
- Koran Tempo, Tgl. 19 Dan 23 September 2008.