ENAKNYA PENGUSAHA BATUBARA BEBAS ANCAMAN KORUPSI DENGAN MEMBAYAR NYICIL

http://www.jdih.bpk.go.id/artikel/Royalti%20Batubara.pdf

Royalti Batubara merupakan topik pembahasan yang akhir-akhir ini
sedang hangat-hangatnya dibahas disejumlah media baik cetak maupun
elektronik. Perbedaan pendapat terkait dengan pembayaran Royalti Batubara
antara pemerintah dengan beberapa pengusaha pertambangan tersebut
telah menjadi pusaran isu yang mengakibatkan negara kita khususnya sektor
pertambangan mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan baik
pengamat, praktisi, maupun akademisi.
Royalti batubara merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
yang menjadi kewenangan dari Departemen ESDM. Perusahaan
pertambangan batubara di Indonesia dalam menjalankan usaha
pertambangannya telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah yang
dikenal dengan sebutan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B), salah satu butir kesepakatan yang telah disepakati
bersama adalah kewajiban perusahaan pertambangan tersebut untuk
membayar sejumlah uang yang merupakan royalti batubara, selain jaminan
reklamasi.
Realita yang terjadi dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun yaitu dari
tahun 2001 sampai dengan tahun 2007, terdapat 6 (enam) perusahaan
pertambangan batubara generasi I yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT
Arutmin Indonesia, PT Adaro, PT Berau Coal, PT Libra Utama Intiwood, dan
PT Citra Dwipa Finance yang melakukan penunggakan pembayaran royalti
tersebut, enam perusahaan pertambangan batubara tersebut diketahui
berutang royalti batubara kepada negara sebesar Rp. 7 triliun sepanjang
Tahun 2001-2007. Penunggakan tersebut dilakukan sebagai akibat dari
terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang
Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yang
menempatkan batubara sebagai barang tidak kena pajak. Akibat penerbitan
peraturan ini, pengusaha tidak bisa menarik pajak atas penjualan produksi
sehingga mereka berinisiatif memotong dana bagi penjualan batubara yang
semestinya disetorkan kepada pemerintah.

Penunggakan pembayaran royalti tersebut dinilai sudah sangat
merugikan negara sehingga layak diusut ke arah pelanggaran tindak pidana
korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, Guru Besar Hukum Pidana
Universitas Padjajaran Bandung, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa
perbuatan keenam perusahaan tambang batubara yang menunggak royalti
tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi vide UU
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang
telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Ada tiga alasan utama kenapa ini dimasukkan sebagai tindak
pidana korupsi. Pertama karena penunggak royalti telah melakukan
perbuatan yang sifatnya melawan hukum yaitu dengan sengaja tidak mau
membayar selama kurang lebih tujuh tahun dengan nilai Rp 7 triliun. Dan
kedua telah memperkaya diri sendiri atau korporasi dengan tidak membayar
royalti Rp 7 triliun. Ketiga karena perbuatan keenam perusahaan
pertambangan batubara tersebut negara telah mengalami kerugian sebesar
Rp. 7 triliun yang seharusnya telah dapat digunakan negara untuk
kepentingan rakyat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setuju bahwa telah terjadi tindak
pidana korupsi yaitu perbuatan melawan hukum sesuai dengan UU No 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni
perusahaan telah dengan sengaja menahan pembayaran royalti. Hanya saja
KPK tidak dapat secara langsung turun tangan dalam kasus tersebut, syarat
bagi KPK untuk dapat masuk dalam penyelesaian kasus tersebut adalah
harus melalui unsur keterlibatan aparat penyelenggara negara dalam kasus
tersebut, oleh sebab itu KPK akan mengkaji lebih dalam apakah ada indikasi
korupsi dari pihak yang memungutnya, yaitu Departemen ESDM, atau
memang ini murni swasta. Selain masih menunggu aduan dari masyarakat,
KPK juga tengah menanti hasil audit dan laporan dari BPK/BPKP.
Pemerintah dan perusahaan pertambangan batubara tersebut pada
dasarnya telah terikat dalam suatu perjanjian atau kontrak yaitu Kotrak
Karya Pertambangan atau PKP2B, sehingga jika perusahaan menolak
membayar tunggakannya, maka hal tersebut berarti perusahaan
pertambangan batubara telah melakukan wanprestasi (cedera janji) atas
perjanjian tersebut.
Atas penunggakan pembayaran royalti ini, pemerintah melalui
Departemen ESDM menyerahkan masalah itu ke Panitia Urusan Piutang Tata
Usaha Negara (PUPN) untuk menagih piutang sampai dengan tahun 2005
sebesar Rp. 3,8 triliun. Selain itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal
Imigrasi juga melakukan pencekalan atas keenam perusahaan penunggak
royalti batubara tersebut yang dinilai telah lalai dalam membayar utang
royalti ke negara.
Dengan adanya pencekalan tersebut, keenam perusahaan
pertambangan batubara tersebut pada akhirnya menunjukkan itikad baik
dengan berkomitmen untuk menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 600
miliar rupiah, yang ditandatangani di depan Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Komitmen tersebut akhirnya
diwujudkan oleh PT. Kodeco Jaya Agung dan PT. Adaro dengan menyerahkan uang jaminan masing-masing sebesar Rp. 110 miliar dan Rp. 150 miliar,
sementara keempat perusahaan pertambangan batubara yang lain belum
menyerahkan uang jaminan karena masih berkonsultasi dengan pemegang
saham diluar negeri. Pelunasan uang jaminan yang telah dilakukan oleh
kedua perusahaan pertambangan batubara tersebut akan dijadikan salah
satu pertimbangan untuk meninjau kembali pencekalan yang telah dikenakan
oleh pemerintah.
Mengikuti jejak dari kedua perusahaan pertambangan batubara
tersebut, ketiga perusahaan pertambangan lainnya pun telah menyerahkan
uang jaminan, sehingga sampai dengan saat ini tercatat dari keenam
kontraktor yang menunggak royalti, lima di antaranya sudah membayar
uang jaminan, yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT
Kideco Jaya Agung, PT Berau Coal, PT Adaro Indonesia, dan PT BHP Kendilo
Coal. Total uang jaminan Rp 600 miliar.
Komisaris PT. KPC, mewakili keenam perusahaan pertambangan
batubara lainnya,berharap agar pencekalan terhadap pengusaha batubara
segera dicabut. Menyinggung tentang sisa tunggakan, pihak perusahaan
pertambangan batubara menyerahkan kepada BPKP untuk membuktikan
melalui hasil pemeriksaannya apakah benar pihak perusahaan pertambangan
batubara masih berutang atau tidak kepada pemerintah, karena pihak
perusahaan pertambangan batubara tersebut tidak merasa berutang kepada
pemerintah dalam soal royalti batubara.
Sementara itu BPKP mentargetkan audit tunggakan royalti enam
kontraktor batubara dapat dituntaskan paling lambat November mendatang.
Audit ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena masa penunggakan
royalti yang telah berlangsung dalam kurun waktu lama dan dalam jumlah
yang besar yaitu Rp 7 triliun. Semula proses audit ditargetkan sekitar
Oktober 2008. Tujuannya agar pembayaran royalti dapat segera dilakukan.
Tetapi hal tersebut dinilai sangat sulit dilaksanakan karena banyaknya hari
libur di bulan Oktober sehubungan dengan bulan puasa dan Hari Raya Idul
Fitri. Dengan dilakukannya audit oleh BPKP diharapkan kasus tunggakan
royalti batubara ini dapat segera terselesaikan dengan baik.
Sumber-Sumber Berita :
– Media Indonesia Online;
– Inilah.com;
http://www.metroriau.com;
– Kompas.com;
– Sinar Harapan, Tgl. 12 September 2008;
– Koran Tempo, Tgl. 19 Dan 23 September 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: