Direktorat Jenderal Imigrasi beberapa waktu lalu mencekal 6 perusahaan batubara yang dinilai lalai dalam membayar utang royalti ke negara. Mereka yang dicekal adalah jajaran direksi PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Adaro, PT Berau Coal, PT Libra Utama Intiwood, dan PT Citra Dwipa Finance. “Karena itu kepolisian dan KPK harus turun tangan karena ini terkait dengan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebagai akibat penunggakan royalti batubara” Kata Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Pajajaran (Unpad) Romli Atmasasmita. Continue reading
Posts Tagged ‘awang farouk’
19 Oct
MULTI HARAPAN UTAMA: JUGA NUNGGAK KOK GAK DIPENJARA?
Posted by miningwatch in batubara, Energi, tambang. Tagged: awang farouk, badan pertanahan nasional, Batu bara, batubara, BPN, bupati kutai, dirjen mineral dan batubara, ESDM, gubernur kaltim, hendri pribadi, hukum adat, hukum agraria, jembayan, jonggon, kalimantan, kalimantan timur, kementerian energi dan sumber daya mineral, kepolisian, konflik, konflik horisontal, konflik perusahaan dengan pemilik tanah, konflik tambang, kutai, Kutai Kartanegara, laskar kebangkitan kutai, loa kulu, menkopolhukkam, mentamben, menteri esdm, MHU, MULTI HARAPAN UTAMA, pemerintah, penjarahan, Pertambangan, polisi, PT. MHU, rakyat, rita, sengketa, sengketa tanah, sengketa tanah waris hak milik adat, syaukani, tambang, tanah, tenggarong, undang-undang agraria, undang-undang pertambangan umum. Leave a comment
19 Oct
ENAKNYA PENGUSAHA BATUBARA BEBAS ANCAMAN KORUPSI DENGAN MEMBAYAR NYICIL
Posted by miningwatch in batubara, Energi, tambang, Uncategorized. Tagged: awang farouk, badan pertanahan nasional, Batu bara, batubara, BPN, bupati kutai, dirjen mineral dan batubara, ESDM, gubernur kaltim, hendri pribadi, hukum adat, hukum agraria, jembayan, jonggon, kalimantan, kalimantan timur, kejahatan, kementerian energi dan sumber daya mineral, kepolisian, konflik, konflik horisontal, konflik perusahaan dengan pemilik tanah, konflik tambang, kutai, Kutai Kartanegara, laskar kebangkitan kutai, loa kulu, menkopolhukkam, mentamben, menteri esdm, MHU, MULTI HARAPAN UTAMA, pemerintah, penjarahan, Pertambangan, polisi, PT. MHU, rakyat, rita, royalti, sengketa, sengketa tanah, sengketa tanah waris hak milik adat, syaukani, tanah, tenggarong, undang-undang agraria, undang-undang pertambangan umum. Leave a comment
Click to access Royalti%20Batubara.pdf
Royalti Batubara merupakan topik pembahasan yang akhir-akhir ini
sedang hangat-hangatnya dibahas disejumlah media baik cetak maupun
elektronik. Perbedaan pendapat terkait dengan pembayaran Royalti Batubara
antara pemerintah dengan beberapa pengusaha pertambangan tersebut
telah menjadi pusaran isu yang mengakibatkan negara kita khususnya sektor
pertambangan mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan baik
pengamat, praktisi, maupun akademisi. Continue reading →
19 Oct
Penunggak Royalti Batubara Dikategorikan Korupsi
Posted by miningwatch in batubara, Energi, tambang, Uncategorized. Tagged: awang farouk, badan pertanahan nasional, Batu bara, batubara, BPN, bupati kutai, dirjen mineral dan batubara, ESDM, gubernur kaltim, hendri pribadi, hukum adat, hukum agraria, jembayan, jonggon, kalimantan, kalimantan timur, kementerian energi dan sumber daya mineral, kepolisian, konflik, konflik horisontal, konflik perusahaan dengan pemilik tanah, konflik tambang, kutai, Kutai Kartanegara, laskar kebangkitan kutai, loa kulu, menkopolhukkam, mentamben, menteri esdm, MHU, MULTI HARAPAN UTAMA, pemerintah, penjarahan, Pertambangan, polisi, PT. MHU, rakyat, rita, sengketa, sengketa tanah, sengketa tanah waris hak milik adat, syaukani, tanah, tenggarong, undang-undang agraria, undang-undang pertambangan umum. Leave a comment
Kompas.com Kamis, 11 September 2008 | 15:49 WIB
JAKARTA, KAMIS – Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Pajajaran (Unpad) Romli Atmasasmita mengatakan perbuatan keenam perusahaan tambang batubara yang menunggak royalti dikategorikan suatu tindak pidana korupsi vide UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001. Continue reading →
AWASI BATUBARA 